Berita Komdigi

Jakarta Pusat, Komdigi - Keamanan menjadi fondasi utama layanan publik berbasis digital.

Tanpa sistem yang aman, layanan akan mudah terganggu dan pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah dan komunitas bug hunter menjadi pilar penting dalam menjaga keandalan layanan publik berbasis digital.

Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kementerian Komunikasi dan Digital Hasyim Gautama menegaskan peran strategis komunitas bug hunter dalam melindungi sistem elektronik pemerintah.

“Teman-teman bug hunter telah berkontribusi dalam pengamanan layanan publik. Sebagian hadir hari ini dari total 131 orang yang telah terdaftar di PDSI. Ini merupakan capaian kolaborasi yang luar biasa,” ujar Hasyim dalam Forum Bug Hunter 2025 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan manfaat signifikan bagi penyelenggaraan layanan publik, namun juga diiringi dengan berbagai risiko, khususnya yang berkaitan dengan keamanan sistem dan perlindungan data.

Risiko tersebut perlu dikelola secara serius agar transformasi digital tidak menimbulkan kerentanan pada layanan publik yang yang dikelola instansi pemerintah.

“Pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemanfaatan di satu sisi, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko, terutama yang berkaitan dengan keamanan,” ungkap Hasyim.

Upaya mengamankan ruang digital nasional membutuhkan regulasi yang tepat, pengawasan ruang digital yang kuat, hingga pengamanan teknis sistem elektronik yang ketat.

Dalam konteks ini, komunitas bug hunter berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membantu mengidentifikasi kerentanan yang berpotensi mengganggu sistem layanan publik.

“Untuk menjaga keamanan ruang digital, diperlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan. Salah satunya adalah komunitas bug hunter, sehingga forum ini diselenggarakan sebagai ruang kolaborasi,” tuturnya.

Partisipasi komunitas bug hunter tercermin dari meningkatnya laporan kerentanan yang diterima PDSI melalui Vulnerability Disclosure Program.

Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat sistem dan memastikan layanan publik tetap andal.

“Secara statistik, pada tahun 2024 terdapat 22 temuan valid yang dilaporkan. Hingga Desember tahun ini, terdapat 94 laporan, dan 44 di antaranya dinyatakan valid. Kontribusi tersebut sangat nyata untuk memastikan layanan publik tetap berjalan,” papar Hasyim.

Forum kolaborasi ini turut dihadiri oleh Alrizki Rahmat Perdana dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang hadir sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Alrizki Rahmat Perdana menyampaikan materi mengenai pembangunan ekosistem Vulnerability Disclosure Program yang aman dan efektif.

Paparan tersebut menekankan sejumlah prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh para bug hunter, antara lain penerapan metode pengujian yang bersifat non-destruktif, penyusunan laporan teknis yang lengkap, jelas, dan terstruktur, menjaga kerahasiaan temuan, serta mematuhi ketentuan dan ruang lingkup pengujian yang telah ditetapkan.

Dari sisi instansi penanggung jawab aset atau aplikasi, disampaikan pula pentingnya pemberian respons awal berupa tanda terima atau pengakuan (receipt/acknowledgement) atas laporan yang disampaikan, pelaksanaan proses verifikasi terhadap temuan, penyusunan langkah-langkah remediasi, serta penutupan celah keamanan oleh tim pengelola aplikasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang kemudian ditutup dengan pemberian penghargaan kepada tiga orang bug hunter berprestasi.